Back

Dalam rangka melengkapi fasilitas official web site Universitas Merdeka Malang, disediakan fasilitas unduhan (doanload) file-file yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan tatakelola Pendidikan Tinggi. Link yang ada diambil dari beberapa sumber seperti tertera di dalam alamat tautan. Semoga fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh khalayak/ stakeholders pendidikan tinggi.

Undang-Undang:

  1. Undang-undang No: 19 Tahun 2012: tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. (offsite)
  2. Undang-Undang No: 17 Tahun 2012: tentang Perkoperasian. (offsite)
  3. Undang-undang No: 12 Tahun 2012: tentang Pendidikan Tinggi lengkap dengan penjelasannya. (offsite, mirror). Uji terhadap UU ini oleh MK pada Februari 2013 dapat diikuti di sini.
  4. undang-undang No:16 Tahun 2011: tentang Bantuan Hukum (offsite)
  5. Undang-undang No: 15 Tahun 2011: tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (offsite)
  6. Undang-undang No: 12 Tahun 2011: tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (offsite)
  7. Undang-undang No: 05 Tahun 2011: tentang Akuntan Publik (offsite)
  8. Undang-undang No: 02 Tahun 2010: tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (offsite)
  9. Undang-Undang No: 24 Tahun 2009: tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan (offsite)
  10. Undang-undang no: 43 Tahun 2009: tentang Kearsipan (offsite)
  11. Undang-undang No: 36 Tahun 2009: tentang Kesehatan (offsite)
  12. Undang-undang No: 35 Tahun 2009: tentang Narkotika (offsite)
  13. Undang-undang No: 25 Tahun 2009: tentang Pelayanan Publik (offsite)
  14. Undang-undang No: 20 Tahun 2009: tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (offsite)
  15. Undang-undang No: 09 Tahun 2009: tentang Badan Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource), Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (offsite).
  16. Undang-undang No:40 Tahun 2008: tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (offsite)
  17. Undang-undang No: 36 Tahun 2008: tentang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya (offsite); perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983.
  18. Undang-undang No: 14 Tahun 2008: tentang Keterbukaan Informasi Publik (offsite)
  19. Undang-undang No: 12 Tahun 2008: tentang Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 08 Tahun 2005 perubahan Pertama (offsite)
  20. Undang-undang No: 11 Tahun 2008: tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (offsite)
  21. Undang-undang No; 43 Tahun 2007: tentang Perpustakaan (offsite)
  22. Undang-undang No: 17 Tahun 2007: tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (offsite)
  23. Undang-undang No: 12 Tahun 2006: tentang Kewarganegaraan RI dan Penjelasan (offsite)
  24. Undang-undang No: 14 Tahun 2005: tentang Guru dan Dosen (offsite)
  25. Undang-undang No; 08 Tahun 2005: tentang Perubahan pertama UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (offsite)
  26. Undang-undang No: 28 Tahun 2004: tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (offsite)
  27. Undang-undang No: 15 Tahun 2004: tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (offsite)
  28. Undang-undang No: 10 Tahun 2004: tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan, dan Sistematik Teknis Penyusunan (offsite)
  29. Undang-undang No: 17 Tahun 2004: tentang Sumberdaya Air (offsite: 01, 02)
  30. UNDANG-UNDANG No:  1 Tahun 2004: tentang Perbendaharaan Negara (offsite)
  31. Undang-undang No: 20 Tahun 2003: tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasannya)
  32. Undang-undang No: 17 Tahun 2003: tentang Keuangan Negara (offsite)
  33. Undang-undang No: 13 Tahun 2003: tentang Ketenagakerjaan.
  34. Undang-undang No: 19 Tahun 2002: tentang Hak Cipta (offsite)
  35. Undang-undang No: 18 Tahun 2002: tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (offsite)
  36. Undang-Undang No; 16 Tahun 2001: tentang tentang Yayasan (offsite)
  37. Undang-undang No: 15 Tahun 2001: tentang Merek (offsite)
  38. Undang-undang No: 14 Tahun 2001: tentang Paten (offsite)
  39. Undang-undang No: 31 Tahun 2000: tentang Desain Industri (offsite)
  40. Undang-undang No: 30 Tahun 2000: tentang Rahasia Dagang (offsite)
  41. Undang-undang No: 24 Tahun 2000: tentang Perjanjian Internasional (offsite)
  42. Undang Undang NO; 43 Tahun 1999: tentang perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, offsite), dengan kelengkapannya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2011tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
  43. Undang-undang No: 18 Tahun 1999: tentang Jasa Konstrusi (offsite)
  44. Undang-undang No: 08 Tahun 1999: tentang Perlindungan Konsumen (offsite)
  45. Undang-Undang No: 09 Tahun 1998: tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (offsite)
  46. Undang-undang No: 20 Tahun 1997: tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (offsite)
  47. Undang-undang No: 7 Tahun 1994: tentang tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (offsite)
  48. Undang-undang No: 04 Tahun 1990: tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (offsite)
  49. Undang-undang No: 7 Tahun 1983: tentang Pajak Penghasilan (offsite)
  50. Undang-Undang No: 8 Tahun 1974: tentang Pokok-pokok Kepegawaian (offsite)
  51. Undang-undang No: 11 Tahun 1969: tentang Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (offsite)
  52. Undang-undang No: 10 Tahun 1955: tentang Pengubahan nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas (offsite)
  53. Undang-undang No: 34 Tahun 1954: tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”) (offsite)
×

Powered by WhatsApp Chat

×