Unmer Malang Membangun Desa Untuk Indonesia
Universitas Merdeka (Unmer) Malang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan dari sektor pedesaan. Sebagai wujud Tri Dharma perguruan tinggi, Unmer Malang berkontribusi terhadap pengabdian masyarakat yang terfokus pada strategi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dana desa.
Pada Kamis (12/04) bertempat di ruang Pusat Pertemuan Ilmiah (PPI) digelar workhsop yang dihadiri oleh 450 camat dan kepala desa dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Sebagai narasumber menghadirkan mantan ketua Satgas Dana Desa, Irjen. Pol. (Purn) Dr. Bibit Samad Rianto., MM. dan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia cabang Jawa Timur, Dr. Zaenal Fanani, SE., MSA., Ak., CA. Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Malang.
Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM. Dalam sambutannya Sanusi menjelaskan, “Sesuai dengan peraturan bupati no. 7 tahun 2018, setiap desa di Kabupaten Malang mendapatkan bantuan sebesar 1 sampai 1,5 Milyar. Maka dari itu diperlukan kontrol dan pengawasan terhadap dana desa agar terhindar dari penyalahgunaan yang tidak semestinya.”
Menurut Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE., M.Si. selaku ketua rektor Unmer Malang menyampaikan, “Desa menjadi salah satu pusat pembangunan nasional. untuk itu, Unmer siap menjadi partner yang produktif dalam rangka menyejahterakan masyarakat desa dan siap menurunkan 300 dosen dari berbagai disiplin ilmu untuk melakukan pendampingan pembangunan di tiap desa.”
Dalam paparannya Bibit menuturkan, “Total alokasi dana desa nasionar sebesar 60 trilyun rupiah dan sebagai prioritas para kepala desa dapat menetapkan skala prioritas yang harus dicapai sesuai dengan unsur manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.” Selain itu aspirasi masyarakat juga sangat penting untuk menentukan perencanaan pembangunan khususnya untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Berikutnya dari para peserta workshop juga dibekali dengan pengetahuan akuntansi dalam mengatur dana desa oleh IAI. Diharapkan dengan tata kelola keuangan yang baik, tingkat korupsi dapat ditekan secara optimal.
Momen ini dimanfaatkan oleh para kepala desa untuk menyalurkan pendapat dan berdiskusi dengan narasumber.
